Perhelatan KTT BRICS ke-18 yang berlangsung di New Delhi, India, pada 12-13 September 2026, menjadi momentum krusial bagi arsitektur ekonomi global. Dengan mengusung tema "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability", forum ini menegaskan transisi dari sekadar blok ekonomi menjadi poros kekuatan Global South yang kian ekspansif. Kehadiran tokoh-tokoh kunci seperti Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menggarisbawahi urgensi diplomasi multilateral di tengah fragmentasi ekonomi dunia. Namun, di balik kemegahan diplomasi tersebut, ketidakhadiran Perdana Menteri Bangladesh, Tarique Rahman, dalam sesi outreach memicu perdebatan analitis mengenai arah kebijakan luar negeri Dhaka dan ketegangan bilateral yang belum terselesaikan dengan New Delhi.
Evolusi BRICS dan Pergeseran Kekuatan Ekonomi Global
Sejak inisiasi pada tahun 2001 oleh Jim O’Neill dari Goldman Sachs, BRICS telah bertransformasi secara radikal. Dari komposisi awal yang mencakup Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok, blok ini kini telah mengakomodasi Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Indonesia. Penambahan 11 ekonomi berkembang utama ini mencerminkan ambisi untuk mendiversifikasi ketergantungan global dari sistem keuangan berbasis Dolar AS.
Data ekonomi makro menunjukkan bahwa perluasan BRICS kini menguasai lebih dari 30% PDB global dan mencakup proporsi signifikan dari produksi energi dunia. Keanggotaan mitra strategis seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Belarus, Bolivia, Cuba, Nigeria, Kazakhstan, Uganda, dan Uzbekistan memperkuat jejaring pengaruh ini. Bagi negara-negara berkembang, partisipasi aktif dalam forum multilateral menjadi instrumen vital untuk memperkuat posisi tawar di pasar global, sebuah kesempatan yang oleh banyak pengamat dianggap terlewatkan oleh Bangladesh.
Dilema Diplomatik Dhaka: Antara BIMSTEC dan Politik Domestik
Keputusan Tarique Rahman untuk tidak menghadiri KTT BRICS di New Delhi, meskipun telah menerima undangan dalam kapasitasnya sebagai ketua BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation), mencerminkan kompleksitas hubungan bilateral yang terbebani oleh isu domestik. Pemerintah Bangladesh secara eksplisit menyatakan keberatan atas protokol undangan yang tidak memposisikan Rahman sebagai kepala pemerintahan, melainkan sebatas ketua organisasi regional.
Secara akademis, fenomena ini dapat dibaca sebagai bentuk diplomatic posturing. Dhaka mencoba menekan New Delhi agar bersikap lebih kooperatif terkait tuntutan ekstradisi mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Keputusan untuk menunda kunjungan luar negeri—termasuk rencana lawatan ke Malaysia dan Tiongkok—menunjukkan bahwa faktor Hasina telah menjadi variabel determinan yang mendikte ruang gerak kebijakan luar negeri Bangladesh pasca-Monsoon Revolution 5 Agustus 2024.
Analisis Hukum Internasional: Kasus Repatriasi Sheikh Hasina
Persoalan Sheikh Hasina, yang telah berada di India sejak 5 Agustus 2024, merupakan preseden hukum yang pelik. Hasina, pemimpin Awami League berusia 78 tahun, menghadapi tuntutan hukum berat di dalam negeri menyusul insiden kekerasan yang mengakibatkan kematian lebih dari 1.400 demonstran. Secara hukum, status Hasina sebagai subjek ekstradisi berbenturan dengan kebijakan suaka yang bersifat diskresioner oleh India.
Meskipun India bukan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967, New Delhi tetap terikat pada norma hukum kebiasaan internasional (customary international law) terkait prinsip non-refoulement. Namun, tekanan politik dari Dhaka yang dipimpin oleh pemerintahan Bangladesh Nationalist Party (BNP)—yang kini dipimpin oleh Presiden Mirza Fakhrul Islam Alamgir pasca-pemilu 20 Agustus 2026—menciptakan situasi zero-sum game.
Pakar hukum internasional mencatat bahwa klaim Dhaka mengenai eksekusi otomatis bagi Hasina jika kembali ke tanah air, menambah resistensi New Delhi untuk melepaskan mantan pemimpin tersebut. India kemungkinan besar akan menggunakan prosedur hukum yang berbelit sebagai mekanisme penundaan untuk menjaga citra diplomasi mereka di mata komunitas internasional, sekaligus mengelola hubungan dengan rezim baru di Dhaka.
Dampak Jangka Panjang terhadap Stabilitas Regional
Absensi Bangladesh dalam KTT BRICS membawa konsekuensi strategis jangka panjang. Sebagai ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia Selatan, isolasi diri secara diplomatik berisiko mengurangi akses Dhaka terhadap fasilitas pendanaan dari New Development Bank (NDB). Dalam tinjauan ekonomi, integrasi ke dalam rantai pasok global yang didukung oleh aliansi BRICS akan sangat krusial bagi stabilitas fiskal Bangladesh di masa depan.
Lebih lanjut, dinamika di Bangabhaban—istana kepresidenan Bangladesh—di bawah kepemimpinan Mirza Fakhrul Islam Alamgir menandai era baru dalam politik nasional. Mengingat rekam jejak permusuhan antara Fakhrul Islam dan rezim Hasina, kecil kemungkinan terdapat celah kompromi atau amnesti politik. Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang dapat mengganggu iklim investasi asing langsung (Foreign Direct Investment) ke Bangladesh.
Kesimpulan: Realitas Geopolitik di Atas Sentimen Lokal
Secara objektif, kegagalan Bangladesh untuk memanfaatkan platform BRICS di New Delhi merupakan kerugian strategis yang nyata. Di saat negara-negara lain berupaya mengonsolidasikan kekuatan melalui kooperasi ekonomi, Dhaka terjebak dalam pusaran isu suaka politik yang emosional. Ke depannya, kebijakan luar negeri Bangladesh akan diuji oleh kemampuannya untuk memisahkan tuntutan hukum domestik dengan kebutuhan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
New Delhi, sebagai tuan rumah KTT, menunjukkan kematangan diplomasi dengan tetap membuka pintu dialog, meskipun Dhaka mengambil sikap menjauh. Bagi pengamat industri, stabilitas Asia Selatan di masa depan akan sangat bergantung pada bagaimana kedua negara ini menavigasi krisis kepercayaan yang dipicu oleh transisi kekuasaan tahun 2024. Jika Tarique Rahman terus membiarkan isu Hasina mendikte prioritas nasional, maka potensi Bangladesh sebagai pemain kunci di Global South akan terus tergerus oleh realitas politik yang stagnan.
Dibutuhkan pendekatan yang lebih pragmatis—sebuah kebijakan luar negeri berbasis data dan kepentingan ekonomi nasional—untuk memastikan bahwa Dhaka tidak kehilangan momentum dalam peta persaingan geopolitik global yang semakin kompetitif dan terfragmentasi pasca-KTT BRICS 2026.